Melanggar atau Tidak? Hukum Perjudian Online di Indonesia
Written by
Melanggar atau Tidak? Hukum Perjudian Online di Indonesia
Perjudian online adalah topik yang selalu hangat diperbincangkan di Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah perjudian online melanggar hukum atau tidak di negara ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu hukum perjudian di Indonesia.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dilarang di Indonesia. Namun, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perjudian online. Hal ini membuat banyak orang bingung apakah perjudian online termasuk dalam kategori melanggar hukum atau tidak.
Menurut Aria Bima, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, “Hukum perjudian online di Indonesia masih cukup kabur. Meskipun perjudian secara umum dilarang, namun tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang perjudian online. Hal ini memunculkan perdebatan di kalangan ahli hukum.”
Namun, di sisi lain, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa perjudian online jelas melanggar hukum di Indonesia. Beliau menegaskan, “Perjudian online adalah tindakan ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Kami akan terus melakukan razia dan tindakan tegas terhadap pelaku perjudian online.”
Meskipun demikian, banyak juga yang berpendapat bahwa perjudian online dapat memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi negara. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Perjudian Online Indonesia (APPOI), perjudian online dapat memberikan pendapatan hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, “Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap regulasi perjudian online di Indonesia. Kami akan mencari solusi yang terbaik untuk negara ini, baik dari segi ekonomi maupun hukum.”
Dengan adanya perdebatan ini, menjadi penting bagi pemerintah untuk segera mengambil keputusan yang jelas terkait hukum perjudian online di Indonesia. Apakah perjudian online melanggar hukum atau tidak, tentu harus segera diputuskan demi kepentingan bersama.